BATAM CENTER – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah oleh DPRD Kota Batam mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Regulasi baru ini dinilai berpotensi membuka peluang investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengelolaan sampah.

Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus CEO Batam Renovasi Rumah, Arif Agus Setiawan, menilai pengesahan Ranperda tersebut menjadi langkah penting untuk membangun tata kelola lingkungan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut Arif, pengelolaan sampah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai beban biaya pemerintah maupun masyarakat. Jika dikelola dengan sistem dan regulasi yang tepat, sampah justru dapat menjadi peluang investasi dan sumber ekonomi baru.

“Pengelolaan sampah tidak boleh lagi dipandang sekadar beban biaya kewajiban, melainkan peluang investasi. Adanya regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi investor, terutama yang berminat mengelola sampah,” ujarnya.

Arif berharap implementasi Perda nantinya tidak menambah beban operasional yang memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Batam melibatkan pelaku usaha lokal dan bank sampah masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah daerah.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mengawal implementasi perda, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam menyetujui Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) dan pengambilan keputusan, Rabu (21/10/2026).

Regulasi tersebut menjadi pembaruan aturan pengelolaan sampah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Hadir pula Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran pejabat Pemko Batam, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.

Sebelum pengambilan keputusan, juru bicara Pansus, Suyanto, menyampaikan laporan akhir pembahasan Ranperda. Pansus menilai aturan lama perlu diperbarui untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah seiring pertumbuhan penduduk, permukiman, industri, perdagangan, dan pariwisata di Batam.

Dalam laporannya, Pansus menegaskan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Diperlukan sistem terpadu yang mengutamakan pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, daur ulang, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha.

“Orientasi kebijakan harus bergeser dari sekadar memindahkan sampah menjadi mengurangi sampah; dari pola kumpul, angkut, dan buang menuju pengelolaan yang terpadu,” demikian salah satu penegasan dalam laporan Pansus.

Pembahasan Ranperda juga mencakup pengelolaan sampah berdasarkan karakteristik kawasan, pengembangan bank sampah dan ekonomi sirkular, pemanfaatan sampah menjadi energi (waste to energy), penguatan kelembagaan, kerja sama dengan pihak ketiga, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam proses pembahasan, rancangan yang semula berupa perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013 disepakati untuk diarahkan menjadi Perda baru tentang Pengelolaan Sampah sekaligus mencabut aturan lama. Rancangan tersebut terdiri atas 23 bab dan 95 pasal.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut.

Menurut Amsakar, pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan Batam sehingga harus ditangani secara serius, terencana, dan berkelanjutan.

“Persoalan sampah tidak lagi cukup ditangani hanya melalui kegiatan pengangkutan dan pemrosesan akhir,” ujar Amsakar dalam pidatonya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *